Memenuhi Kebutuhan Pangan Dunia

Memenuhi Kebutuhan Pangan Dunia

Masalah pangan, ulas Wakil Presiden Repubik Indonesia, H. M. Jusuf Kalla (JK), adalah bagaimana menyediakan makanan yang berkualitas dan cukup untuk semua orang. Pangan merupakan tema diskusi jangka panjang, terlebih banyak lahan pertanian yang lantas digunakan menjadi lahan tinggal.

Setidaknya, 1,5% lahan pertanian berubah menjadi lahan permukiman dan in dustri setiap tahun. Nilai ini setara dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk tahunan. “Hal itu dapat diatasi dengan teknologi, baik itu food technology maupun teknologi pangan lainnya.

Ada revolusi hijau, revolusi biru yang bisa memperbaiki itu walaupun tidak bisa sempurna,” papar JK dalam sambutannya membuka acara EAT Asia Pacific Food Forum. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Pangan Asia Pasifik pertama yang membahas ketahanan pangan dan perubahan iklim serta pengaruhnya pada suplai bahan makanan se-Asia Pasifik di Jakarta pada 30-31 Oktober 2017.

Kerjasama Regional

JK menggarisbawahi masalah kestabilan, keamanan, dan kualitas pangan yang sangat mempengaruhi perkembangan suatu negara. Ketika ada suatu negara yang membuang-buang makanan, negara lain justru sangat kekurangan pangan.

Kebutuhan pangan di Indonesia, sambungnya, juga masih belum tercukupi. Harus ada peningkatan produk tivitas agar mencapai swasembada pangan nasional, seperti beras, gula, dan jagung. Forum Pangan Asia Pasifik pun menjadi wadah kerjasama regional untuk men capai kedaulatan pangan dan menstabilkan kondisi pangan di berbagai negara di dunia, khususnya kawasan Asia Pasifik.

“Kita mencoba menyatukan pemikiran melalui ketahanan pangan. Tidak hanya berpikir untuk barat atau timur, utara atau selatan, tetapi kita berpikir ketahanan pangan global,” ucap Nila Farid Moeloek, Menteri Kesehatan pada kesempatan yang sama. Di forum internasional yang terselenggara atas kolaborasi Kementerian Kesehatan dan EAT Foundation ini berkumpul semua pemangku kepentingan di bidang kesehatan, lingkungan hidup, sistem pangan, seperti pemerintah, akademisi/ ilmu wan, LSM, politisi, dan pelaku bisnis dariberbagai negara.

Meski bersifat informal dan tidak menghasilkan komitmen bersama atau sebuah kebijakan sebagai hasil akhir, setiap negara peserta APFF akan menindaklanjuti hal-hal yang dibahas dengan melakukan aksi nyata dan melaporkannya pada forum berikutnya dua tahun kemudian. “Saya ingin Asia Pacific Food Forum yang baru pertama kali diadakan ini dapat memicu transformasi sistem pangan di tingkat regional untuk mencapai pembangun an berkelanjutan (SDGs),” imbuh dia. Sebab, dunia menghadapi tantangan mem beri makan populasi sebanyak 9 miliar jiwa pada 2050 secara kontinu.

Sistem pangan berkelanjutan menghubungkan tiga dunia yang tidak terpisahkan, yakni kesehatan, pertanian, dan lingkungan hidup. Nila menekankan masalah obesitas dan makanan terbuang (food-waste) yang terjadi di Tanah Air. Indonesia mengalami double burden (beban ganda), yaitu di temu kannya masalah malnutrisi dan stunting (pendek) sekaligus masalah obesitas dan food-waste yang mulai mengemuka. “Masyarakat harus mengonsumsi pangan yang sehat demi mencapai sumber daya manusia yang lebih baik,” tegasnya.

Menkes juga menitikberatkan pentingnya asupan ikan sebagai sumber protein uta ma dalam asupan pangan keluarga Indonesia. Perlu perubahan pola pikir masya rakat untuk tidak melulu menjadikan daging merah sebagai sumber protein. Indonesia negara kepulauan sangat kaya akan berjenis ikan. “Seharusnya ikan menjadi makanan utama bagi masyarakat kita karena memiliki protein tinggi dan mengandung DHA (asam lemak tak jenuh). Selain itu, semua ikan halal dan dapat dikonsumsi semua usia,” urainya mendetil.

Tantangan Tidak Mudah

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menyoroti pengembangan teknologi yang berdampak positif dan negatif pada sektor pertanian. Teknologi mekanisasi memban tu meningkatkan produktivitas pertanian. Di sisi lain, ketakutan akan minimnya penyerapan tenaga kerja akibat penggunaan teknologi juga menjadi isu utama.

“ Tantangan kita bagaimana menggunakan teknologi tan pa membuat pihak lain menderita,” ulasnya. Menurut Sri Mulyani, Indo nesia sebagai negara kepulauan memiliki peluang pengembang an pangan tetapi tantang annya pun tidak mudah. “Perlu koordinasi sangat besar antara pemerintah pusat dan daerah.

Ko laborasi dan koordinasi antara pusat dae rah sangat-sangat penting,” tandasnya. Di samping itu, pemerintah menciptakan berbagai kebijakan untuk mendukung sektor pertanian Indonesia. Presiden Jokowi membentuk konektivitas antarpulau guna memperkuat sektor penyerap 31,9% tenaga kerja Indonesia.

Karena itu, dalam tiga tahun terakhir pemerintah pun fokus pada pengembangan infrastruktur pertanian, di samping memodernisasi gudang penyimpanan beras untuk keamanan pangan, penyediaan subsidi pupuk, dan subsidi beras sebesar 15 kg/ bulan/KK untuk petani miskin. “Pemerintah mencarikan solusi dari hulu ke hilir. Saat ini pemerintah fokus pada pertanian yang baru di luar Pulau Jawa.

Kami juga membangun area tanam yang baru dan mencegah kartel dalam sektor pertanian,” ungkap dia. Sri Mulyani menambahkan, petani sela lu menjadi subjek yang rentan. Agar petani dapat mencapai kesejah teraannya, pemerintah men ciptakan asuransi pertanian untuk menghadapi cuaca yang memburuk. “Asuransi sangat penting bagi petani untuk menghadapi cuaca yang tidak menentu.

Ini instrumen baru buat pemerintah dalam bentuk social instrument. Kami terus memperbaharuinya,” tegasnya. Selain itu, pemerintah juga berupaya mendigitalisasi subsidi pangan. “Kami pin dah menjadi cashless dan masuk dalam insklusi finan sial. Ketika petani terima cash, ini kendala distribusi. Sekarang, petani bisa mem belanjakan di warung untuk membeli makanan,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *